by

Freeport, Amanatnya Hanya 30 %

JAKARTA-Ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengklaim sudah menguasai saham PT Freeport Indonesia 51 persen, maka tanggapan miner (miring) datang dari berbagai pihak. Sebaliknya, jajaran kementerian terkait menjadi sibuk mencarikan jawaban karena “si bos’ sudah bicara dimana-mana dan berulang-ulang.

Di sisi yang lain hingga hari ini, Senin(12 November 2018) ternyata masih nol rupiah atau dolar AS yang dibayarkan kepada PT Freeport Indonesia (PTFI) atau kepada induknya, FCX (Freeport McMoran Inc). Sedangkan tindakan divestasi pemerintah ini tentu banyak pihak yang menilai sebagai pecintraan dan pembohongan kepada publik oleh Presiden Jokowi yang sekaligus Cawapres RI tahun 2019.

Kini Pemerintah Indinesia sebenarnya sudah memiliki saham 9,36 persen di PTFI. Tapi belum ada kepastian pembayaran saham yang 41,64 persen untuk menggenapi penguasaan 51 persen saham PT Freeport Indonesia, berarti seharusnya belum bisa diklaim punya saham 51 persen. Persoalan ini juga terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan pihak terkait persoalan ini pada Rabu (17/10/2018).

Sementara dari berbagai pemberitaan media massa, disebutkan, pemerintah RI menyelesaikan masalah terkait kepemilikan PT Freeport Indonesia melalui penandatanganan Head of Agreement (HoA) yang digelar di Aula Mezzanine Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (12/7/2018).

Diungkapkan mantan Menteri ESDM Sudirman Said, sebenarnya amanat Undang-undangnya (UU Nomor 4 Tahun 2009) tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Indonesia mewajibkan perusahaan tambang dimiliki pemerintah setidaknya 30 persen saja. Tapi yang diklaim Presiden Jokowi dan digembar-gemborkan kepada media dan masyarakat adalah penguasaan saham PTFI sudah 51 persen berdasarkan HoA pada 12 Juli 2018 lalu.

Secara terpisah Sudirman Said, saat ditemui mengungkapkan, sejak memimpin Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI  bertindak penuh kehati-hatian dalam melakukan divestasi saham di PT Freeport Indoensia (PTFI). Semula dalam agenda ESDM, adalah nilai itu bahkan tak mencapai sepertiga nilai perusahaan PTFI yang terasumsi dalam harga penawaran saham.

Baca juga:
Jalan Ditutup, Mahasiswa dan Warga di Makassar Kini Bentrok Lempar Batu

Dengan uang 1,7 miliar dolar, Pemerintah Indonesia bisa membeli lebih dari 30 persen saham FCX yang notabene adalah pemilik 90,64 persen saham pada PTFI. Terkait harga penawaran PTFI, kata Sudirman Said, masih menunggu pertimbangan dari tim evaluasi yang ditunjuk Kementerian BUMN. Kementerian ini telah menunjuk Danareksa dan Mandiri Ekuitas untuk menilai harga penawaran saham Freeport.

Dengan demikian, agenda penguasaan sahamnya bukan 51 persen tetapi hanya 30 persen. Hal ini sesuai Komposisi saham PTFI saat ini dimiliki FCX sebanyak 90,64 persen, dan sisanya 9,36 persen dimiliki pemerintah Indonesia. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Indonesia mewajibkan perusahaan tambang dimiliki pemerintah setidaknya 30 persen. Ini dasar hukumnya, lanjut Sudirman Said, dalam mengejar komposisi saham di PTFI.

“Kami akan menunggu saja hasil penilaian dari lembaga yang telah ditunjuk Menteri BUMN Rini Soemarno dan kami harapkan bulan Maret sudah ada hasil penilaiannya,” kata Sudirman. Hal itu pernah diungkapkan kepada wartawan Antara (21/1/2016).

Secara ekonomis, Sudirman Said mengaku melakukan kehati-hatian. Meski terdengar heroik, tuntutan untuk menghentikan kontrak karya Freeport tetap harus berhadapan dengan fakta. Bahwa angka yang masuk ke kas negara dari usaha tambang itu cukup besar. Pada 2014, pundi dari Freeport yang diterima negara sebesar 539 juta dolar atau setara Rp747,6 miliar. Ia bahkan pernah mencapai lebih dari Rp 3 triliun pada 2011. Sebagai perbandingan, APBN 2016 sebesar Rp2.095 triliun, sedangkan APBD Provinsi papua sebesar 11,7 triliun.

Namun, lanjut Sudirman Said, Pemerintah RI harus tetap bersikap realistis. Tidak berarti pemerintah harus menelan mentah-mentah harga yang ditawarkan Freeport. Selain kondisi perusahaan induk, FCX, yang sedang jeblok-jebloknya di pasar saham, perusahaan ini juga memproduksi emas hampir seluruhnya dari tambang di negara ini. Tak seperti pada kontrak karya 49 tahun lalu, Freeport kali ini tak seharusnya dibiarkan menulis tiketnya sendiri.

Baca juga:
Tanpa Izin, Drama Surabaya Membara Disalahkan

Kelewatan dan Pembodohan

Karena kenyataan itu, Ekonom Dradjad Wibowo, menanggapi upaya pemerintah RI terutama menjelang Pilpres 2019 hanyalah pencitraan. Hingga kini, kata Dradjad, belum ada kesepakatan yang mengikat akuisisi saham 51 persen PT Freeport Indonesia. Orang yang tidak tahu dan tanpa melakukan fact-check, tentu bakal mengucapkan ‘hebat’ dan ‘terima kasih’ kepada Presiden Jokowi. Tapi hal ini sesungguhnya hanyalah pencitraan dan pembodohan kelewatan kepada rakyat.

“Pencitraan yang dilakukan oleh oknum pemerintah sangat kelewatan. Sangat membodohi rakyat. Saking berhasilnya, tidak sedikit yang menulis ‘terima kasih Pak Jokowi’ tanpa melakukan fact-check. Sampai-sampai seorang mahasiswa Indonesia di Inggris pun melakukan kebodohan yang sama,” kata Dradjad kepada mass media.

Menurut Dradjad, dirinya mendukung penuh usaha pemerintah mengambil alih saham mayoritas Freeport Indonesia. Yang dia kritisi adalah pencitraan dan pembodohan rakyat yang kelewatan itu tidak boleh. Jadi menurut Dradjad, sebetulnya belum ada kesepakatan mengikat akuisisi saham 51 persen PT Freeport Indonesia. Yang terjadi saat ini hanya sebatas Head of Agreement (HoA).

Yakni pihak PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) dan  McMoran Inc telah meneken pokok-pokok kesepakatan divestasi atau Head of Agreement (HoA) saham PT Freeport Indonesia (PTFI). Dalam hal ini, kata Dradjad, participating interest Rio Tinto di Freeport Indonesia harus dibayar USD 3,5 miliar.

“Indonesia nerimo saja harga yang dipatok oleh Rio Tinto. Jika transaksinya terwujud nanti, Indonesia harus membayar Rp 55 triliun. Tapi, FCX (Freeport McMoran) ngotot kontrol operasional tetap mereka yang pegang. Kalau kuasai Freeport, Kenapa RI Harus Bayar US$ 3,85 miliar?” kata dia.

Proses yang akan dilakukan, Inalum mengeluarkan dana sebesar USD 3,85 miliar untuk membeli hak partisipasi dari Rio Tinto di Freeport Indonesia dan 100 persen saham Freeport McMoran di PT Indocopper Investama, yang memiliki 9,36 persen saham di Freport Indonesia.

(Sudjoko Sahid, diperkaya dari berbagai sumber)

Bagikan Sekarang!

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed