by

Caleg Perindo Dituntut Setahun Penjara

Bagikan Minyak Goreng di Cilincing dan Kepala Gading

JAKARTA – Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, Fedrik Adhar, SH dan Erma Octora, SH menuntut satu tahun penjara kepada Calon Anggota Legislatif (Caleg) DPRD DKI Jakarta dari Partai Persatuan Indonesia (Perindo), David H Rahardja, dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara, Jum’at (16/11) siang tadi. Perkara terdakwa diajukan dalam persidangan karena terjerat kasus dugaan tindak pidana Pemilu, yakni melakukan pembagian minyak goreng saat kampanye.

Dalam uraian JPU, perkara David berawal dari laporan anggota masyarakat kepada Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Saksi pelapor itu, mengungkapkan, David diduga melakukan pelanggaran saat berkampanye di wilayah Jakarta Utara. Selain membagikan minyak, ia berkampanye tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada aparat terkait. David diketahui membagikan sembako dan menempelkan stiker pada rumah warga di wilayah Cilincing dan Kelapa Gading, Jakarta Utara, pada malam hari.

Dalam tuntutannnya, JPU menyebutkan, terdakwa melakukan tindak pidana Pemilu yang diatur dalam Pasal 523 ayat (1) juncto Pasal 280 ayat (1) huruf j UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Yakni yang bersangkutan karena menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada masyarakat. Dalam hal ini, sesuai barang bukti yang diajukan di depan majelis hakim adalah membagi-bagikan minyak goreng saat berkampanye.

Dikatakan Jaksa Fedrik Adhar, karena sesuai keterangan saksi-saksi dan berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan ini, maka kami JPU memohon Majelis Hakim menyatakan, terdakwa bersalah dan menjatuhi hukuman satu tahun penjara kepada terdakwa, David H Rahardja. Agar Majelis Hakim menyatakan, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar tindak pidana Undang-undang Pemilu yang diatur dalam Pasal 523 ayat (1) juncto Pasal 280 ayat (1) huruf  j UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

“Tindakan terdakwa telah terbukti dalam persidangan, telah melanggar hukum karena menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya berupa minyak goreng kepada anggota masyarakat,” tegas Fedrik Adhar dalam pembacaan tuntutannya.

Sementara itu, pihak Bawaslu DKI Jakarta juga tampak mengikuti jalannya persidangan di PN Jakarta Utara sejak pukul 09.00. Tampak hadir komisioner Bawaslu DKI Jakarta, Puadi. Sidang siang itu, ditunda dan dilanjutkan lagi pada sepekan depan, guna memberikan kesempatan penyampaian Pledoi (pembelaan) dari terdakwa.

Seusai persidangan, Puadi menjelaskan kepada wartawan, seperti diatur dalam ketentuan pasal 482 ayat 1 UU No. 7 tahun 2017. Pengadilan Negeri dapat memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana Pemilu paling lama tujuh (7) hari, setelah pelimpahan berkas perkara dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran terdakwa. SDeperti diketahui, Puadi juga tercatat selaku koordinator Sentra Gakkumdu Bawaslu DKI. Sedang Sentra Gakkumdu itu terdiri unsur-unsur Panwas Pemilu, Polri dan Kejaksaan terstruktur mulai pusat hingga daerah.(oko)

 

Bagikan Sekarang!

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed