by

“Presiden Jokowi Tak Cintai Rakyat”

JAKARTA –  Selama empat tahun menjalankan roda pemerintahan sebagai Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) diduga tidak mampu menunjukkan greget kebijakan pro rakyat. Betapa tidak, Jokowi yang dilantik 20 Oktober 2014 lalu ternyata “tidak mencintai rakyatnya” karena gagal  menjaga kedaulatan pangan dan mengatasi membludaknya tenaga kerja asing (TKA) ke Indonesia.

Dua bukti di atas, hanyalah sebagian kecil dari sekian banyak janji-janji terhadap rakyatnya yang diduga “tak bisa dipenuhi” presiden.  Yakni Pemerintah RI melakukan impor beras pada saat para petani sedang panen raya. Selaku Presiden RI ke-7, Jokowi tak bergeming mengatasi polemik soal impor beras di masyarakat. Sebagaimana TEMPO.CO, edisi Jumat, 21 September 2018 07:10 WIB. Polemik soal impor beras sejak awal tahun 2018 ini tak kunjung mereda hingga tahun 2019.

Dari data lapangan, menyebutkan, sejumlah media online pun dengan tajam melangsir asal polemik impor beras. Merdeka.com edisi Jumat, 12 Januari 2018 19:35 WIB, membuat judul: “Buka kran impor beras 500.000 ton, pemerintah Jokowi dinilai gagal swasembada pangan.”

Kemudian dalam tubuh beritanya, mengutib ucapan Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI), Henry Saragih. Henry menilai Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla telah gagal menjaga kedaulatan pangan. Dilihat dari melambungnya harga beras di banyak daerah di Indonesia serta kebijakan pemerintah yang akan melakukan impor beras sebanyak 500.000 ton dari Thailand dan Vietnam.

Hingga puncaknya, muncul ke permukaan soal perseteruan yang terjadi antara Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog) Budi Waseso alias Buwas dengan Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita. Polemik impor beras ini sebenarnya tidak terjadi hari ini saja. Namun sejak awal tahun 2018 saat pemerintah membuka kran impor pertama kali sebanyak 500 ribu ton. Akhirnya perseteruan antara Buwas dengan Mendag Enggartiasto tak terelakkan lagi dan polemik impor beras kembali menguat hingga sekarang.

Pada sisi lain, terbukalah tabir yang mengancam para petani. Dampak perseteruan di antarpembantu Presiden Jokowi adalah bikin gaduh di negeri ini. Para menteri bertengkar sendiri, sedangkan gabah dan beras milik para petani tak terbeli dan presidennya pun diduga tak peduli. Pada puncaknya, kata-kata kasar pun mencuat bak kejadian di antarblantik (antarmakelar) di pasar sapi.

“Kalau ada yang jawab soal Bulog sewa gudang bukan urusan kami. Matamu! Itu kita kan sama-sama negara,” kata Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso (Buwas), di kantornya, Jakarta Selatan, seperti yang diangkat tirto.id edisi Rabu (19/9/2018).

Di Pontianak, seperti yang dilangsir Okezone pada edisi Sabtu 13 Januari 2018 17:37 WIB- Wakil Ketua Komisi IV DPR Daniel Johan menilai kebijakan impor beras saat ini tidak tepat waktu karena petani hendak memasuki panen raya. “Dua minggu lagi sudah mulai panen raya, sehingga kebijakan impor ini sama saja hukuman yang tidak adil bagi petani yang sudah banting tulang bekerja keras,” ujar Daniel Johan saat dihubungi wartawan di Pontianak, Sabtu (13/1/2018) lalu.

Masalah Naker China

Pada persoalan ketenagakerjaan pun, Presiden Jokowi selama empat tahun ini disinyalir tidak bisa menunjukkan sebagai negarawan yang mencitai rakyatnya. Di saat kampanye sebagai Capres Pemilu tahun 2014, berjanji bakal membuka lapangan kerja bagi 10 juta lapangan kerja. Akan tetapi dalam praktiknya, seperti yang disampaikan TRIBUNNEWS edisi Sabtu (22/9/2018), Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China terus mengalir deras hingga mencapai jumlah 126 ribu setahun (naik 69,85 %) pada 2016. Angka itu dibandingkan kondisi akhir 2016 sebanyak 74.813 orang. Kondisi membludaknya tenaga kerja (naker) asal China terus terjadi pada tahun-tahun berikutnya hingga tahun 2018.

Sedangkan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengakui telah berkunjung ke Morowali, Sulawesi Tengah untuk memantau pergerakan tenaga kerja asing (TKA) di Indonesia yang belakangan menjadi polemik. Melalui akun twitter pribadinya, Moeldoko mengakui Morowali termasuk daerah yang disebut-sebut telah ‘dibanjiri’ TKA China.

“Alhamdulillahirrobbil ‘alamin, kemarin saya menyempatkan diri berkunjung ke Morowali. Penasaran dan ingin cek langsung tempat yang dihebohkan memiliki permasalahan dengan tenaga kerja asingnya,” kicaunya lewat akun @Dr_Moeldoko, Kamis (26/4), seperti dikutip CNN Indonesia edisi Kamis, 26/04/2018 10:20 WIB.

“Ternyata saya dapati dari 13 ribu tenaga kerja di sana, memang 2.000 berasal dari Tiongkok. Tapi sisanya anak negeri Indonesia,” kata Moeldoko

Pernyataan Moeldoko tentu saja dinilai kurang obyektif oleh banyak pihak. Karena menyebut angka 2.000 tenaga kerja (naker) asal China agaknya dianggap lumrah, dengan membandingkan jumlah 13 ribu naker yang ada dalam perusahaan di Morowali tersebut. Sebaliknya, Moeldoko tidak masuk dalam pengecekan bagaimana legalitas ketenagakerjaan orang-orang asal China itu?

Apa status naker China itu, apakah besar gajinya sama manakala status naker China dengan anak negeri juga sama? Sementara dari data lapangan dan sumber-sumber lain yang otentik, menyebutkan, naker China di Morowali yang jumlahnya ribuan adalah tenaga kasar.  Bidang itu seharusnya tidak patut untuk diisi naker asing (TKA). Mengapa Moeldoko tidak menyoal peluang naker asal China yang 2.000 itu seharusnya diisi naker lokal (anak negeri)? Ternyata ribuan TKA China datang di Worowali tanpa ketrampilan dan tidak bisa berbahasa Indonesia. Mereka sebagian besar dipekerjakan sebagai tenaga kasar.

Sementara Tim Ombudsman RI telah melakukan investigasi ke lapangan pada Juni-Desember 2017 di tujuh provinsi yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Sulawesi Tenggara, Papua Barat, Sumatera Utara dan Kepulauan Riau. Hasilnya, Ombudsman RI menemukan adanya ketidaksesuaian data TKA antara yang dimiliki pemerintah dan temuan di lapangan.

“Ada kondisi arus TKA khususnya dari Tiongkok deras sekali tiap hari masuk ke negara ini. Sebagian besar mereka datang tanpa keterampilan,” kata Komisioner Ombudsman RI Laode Ida dalam jumpa pers di Kantor Ombudsman RI, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (26/4/2018) –TRIBUNNEWS.COM, edisi Kamis (26/4/2018) lalu.

Bahkan, Laode menyebut di Bandara Soekarno-Hatta saja penumpang maskapai Indonesia seperti Batik Air dan Lion Air berisi 70-80 persen TKA. “Jalur Cengkareng-Kendari saja, di pagi hari, arusnya 70-80 persen penumpang Lion Air dan Batik Air itu tenaga kerja asing,” terang Laode.(oko)**

Redaksi DUALINK.id

Berita dan Editor: Sudjoko Sahid

Bagikan Sekarang!

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed