by

Iuran BPJS Naik Drastis, Layanan Justru Dibatasi

DuaLink.id – Jakarta: SEORANG pasien, sebut saja Folan, dirawat di Rumah Sakit Islam (RSI) Pondok Kopi, Jakarta Timur, Senin lalu. Pasien ini masuk sebagai pasien gawat melalui IGD, dengan keluhan tidak dapat menelan dan selalu muntah begitu makan dan minum.

Di rumah sakit itu, orang ini langsung menjalani rawat nginap, kemudian didiagnosis sebagai penderita radang tenggorokan dan maag akut. “Saya dirawat tiga hari. Lalu, dipulangkan. Tapi sebenarnya saya belum sembuh benar,” kata Folan, nama pasien itu.

Folan hanyalah salah satu contoh pasien peserta BPJS yang mendapat  “jatah” rawat inap hanya tiga hari.  “Selanjutnya terserah Anda,” ujarnya, mirip slogan iklan deodorant spray. Maksudnya, pasien bebas melanjutkan perawatan dengan biaya sendiri atau pulang dengan kondisi masih meringis kesakitan. Karena itu sejumlah pasien peserta BPJS mengungkapkan, iuran BPJS naik dratis hingga menjadi 200 persen, tetapi pemberian pelayanan justru dibatasi di rumah sakit kepada pasien peserta BPJS.

Hanya saja pihak BPJS rupanya belum berterus terang mengenai pembatasan masa rawat inap tersebut. “Saya dengar sih begitu. Tapi,  silahkan bertanya lebih lanjut kepada bagian yang lebih mengetahui,” ujar pegawai di kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Depok, Jawa Barat, Jumat (17/1/2020) lalu.

Sebelumnya Kepala Humas BPJS Kesehatan, M Iqbal Anas Ma’ruf, membantah ada pembatasan masa rawat inap pasien. BPJS menjamin biaya perawatan berapa pun lama masa inap pasien, sepanjang sesuai dengan indikasi medis dan klinis. Apabila pasien belum stabil tapi dipulangkan, maka  RS atau dokter harus bertanggung jawab jika terjadi sesuatu pada pasien itu.

Mengenai fakta bahwa pasien terpaksa pulang karena telah menjalani  “ketentuan” rawat inap hanya tiga hari, Iqbal menduga dokter mempertimbangkan pasien sudah mampu menjalani rawat jalan dan datang lagi ke RS untuk menjalani pemeriksaan lanjutan (kontrol) pada beberapa hari kemudian. Lagi pula, lama di RS juga berisiko tertular virus atau bakteri lain yang sebelumnya tak pernah dideritanya (infeksi nosokomial).

Namun, pasien BPJS seperti si Folan tadi masih terkapar beberapa hari di tempat tidur di rumahnya. Dia belum mampu melakukan aktivitas sebagaimana pasien yang dinyatakan sembuh. Baru hari ketiga setelah tergeletak di rumah, dia baru dapat berjalan keluar rumah.

Baca juga:
Mengenal Disinfektan dan Antiseptik

Iuran Naik

Fakta lain yang membuat peserta BPJS tidak nyaman adalah implementasi kenaikan iuran BPJS. Untuk layanan I naik 100 persen, layanan kelas II naik 100 persen lebih, dan untuk layanan kelas III naik kurang dari 100 persen. Semula, sebelum penerapan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019, iuran untuk kelas I  “hanya”  Rp 80.000. Sedangkan untuk kelas II Rp 51.000 dan kelas III Rp 25.500. Setelah penerapan Perpres Nomor 75 Tahun 2019 itu, mulai Januari 2020 ini, iuran untuk kelas I menjadi Rp 160.000, kelas Rp 110.000 dan kelas III Rp 42.000.

Menyikapi kenaikan iuran tersebut, beberapa peserta BPJS memilih turun kelas. Dari kelas I misalnya, turun kekelas II atau III. Penurunan kelas ini semata-mata karena pertimbangan kemampuan ekonomi (penghasilan tiap bulannya).

Seseorang saat ini harus lihai menyikapi keadaan karena beban ekonomi keluarga kian berat, apalagi pada masa mendatang. Berbagai subsidi bakal dicabut, bahkan sudah ada yang terlaksana. Subsidi tersebut diantaranya BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Premium, Gas LPG 3 kg, dan tarif rekening listrik 900 VA.

“Anak saya tiga, agar bisa jadi peserta BPJS semua. Ya, harus turun kelas,” ujar seorang pria, yang mengisi formulir penurunan kelas di kantor BPJS Depok, Jl Margonda. Sejumlah peserta BPJS memiliki alasan sama mengenai penurunan kelas itu.

“Daripada tidak bisa membayar, lebih baik turun kelas,” ujar yang lain.

Prosedur turun kelas tergolong sederhana. Tidak rumit. Peserta hanya mengisi data pribadi dan kepesertaan, seperti NIK, nomor KK dan nomor BPJS. Setelah menyerahkan formulir, peserta mendapat nota kecil berupa Tanda Terima Berkas Perubahan Kelas. Bila pembayaran iuran kepersertaan melalui bank dengan cara otomatis debet, pihak pemilik rekening tidak perlu melapor ke bank bersangkutan. Pihak BPJS yang akan melaporkan perubahan ke bank, berdasarkan kelas layanan BPJS yang telah dipilih peserta.

Baca juga:
Pemerintah Harus Sediakan Info Akurat Tentang Corona

Perubahan kelas yang dipilih peserta, berlaku pada tanggal 1 bulan berikutnya. Perubahan kelas tersebut berlaku untuk satu keluarga dalam satu KK dan hanya boleh diubah lagi setelah 1 tahun.

Turun Layanan

Seorang peserta BPJS asal Depok mengharapkan fair play antara peserta dan pihak BPJS. Ibarat permainan sepak bola, BPJS  tidak boleh semewang-wenang. Mau menang sendiri.

“BPJS harus bersikap ksatria dan fair,” ujar Koko, warga Kelurahan Pancoran Mas, Depok.

Maksud Koko, BPJS bersedia mengembalikan biaya jika pasien terpaksa menjalani rawat inap di ruang yang berada di bawah kelas yang seharusnya. Misalnya, peserta BPJS kelas I dirawat di ruang kelas II, atau kelas II dirawat di ruang kelas III.

“Sering terjadi demikian. Peserta kelas I dirawat di ruang kelas II. Bahkan kelas III, karena tidak ada kamar untuk layanan  rawat inap di kelas I,” ujarnya. “Daripada tidak bisa menjalani rawat inap, ya terpaksa menerimanya. Ingat, kami tidak memilih lho. Kejadian seperti itu karena terpaksa,” cetus Koko lagi.

Pasien yang demikian tidak mendapat pengembalian uang (reimburse) dari BPJS, meskipun ongkos layanan rawat inapnya lebih murah daripada bila dirawat di kelas yang sesuai dengan iuran bulannya. Sebaliknya, karena keterpaksaan pula. Jika pasien naik kelas perawatan, dikenai biaya tambahan oleh BPJS.

“Ini kan tidak adil. Sama-sama terpaksa, karena tidak ada kamar inap yang sesuai, pasien naik kelas rawat inap harus membayar sendiri kekurangannya. Mestinya, BPJS memberi pengembalian uang dong, jika pasien terpaksa dirawat di ruang yang kelasnya berada di bawahnya,” ujarnya.

Masih kisah dari Koko, asal bukan karena permintaan sendiri untuk turun kelas ruang perawatan, semestinya BPJS mengembalikan kelebihan ongkos rawat inap. Kini sejumlah peserta BPJS terus menunggu komitmen atas kenaikan iuran BPJS berpegaruh terhadap peningkatan pelayanan dan pemberian fasilitas kepada pasien peserta BPJS. (yok)

 

 

 

Bagikan Sekarang!

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed