by

Prof Dr Achmad Jainuri MA – Guru Besar UIN Sunan Ampel Surabaya: “Hasrat Penguasa”

SURABAYA – “Able was I ere I saw Elba” (Kekuasaan adalah saya sebelum saya dibuang ke Pulau Elba), merupakan sebuah palindrome terkenal yang diucapkan oleh Napoleon Bonaparte, pemimpin Perancis tersohor pada awal abad ke-19. Ia diasingkan ke Pulau Elba pada 1814, sebelum ia dibuang di Pulau Saint Helena tahun 1815 dan meninggal di sana pada 1821. Frasa reversible (dibaca dari depan dan belakang sama saja maknanya), ini menggambarkan betapa seorang Napoleon bisa menguasai Eropa dan Afrika Utara dengan kekuasaan yang dimilikinya.

Pada 1799 ia menjadikan dirinya sendiri sebagai pemimpin diktator militer tertinggi di Perancis. Pada 1804, ia menjadi seorang Kaisar Perancis dan terus memegang kekuasaan melalui kekuatan militer. Menjelang tahun 1810 sebagian besar Eropa ada dalam kekuasaannya. Meskipun Napoleon mengembangkan reputasinya sebagai seorang  yang haus kekuasaan, ia juga dikenang sebagai seorang yang berjasa dalam melakukan reformasi politik dan sosial yang berpengaruh bagi kehidupan masyarakat Eropa, diantaranya: sistem peradilan, konstitusi, hak bersuara bagi semua rakyat dan berakhirnya sistem feodalisme.

Keinginan berkuasa seorang penguasa dan terus tetap ingin berkuasa merupakan hasrat banyak orang, baik yang terlihat maupun yang tersamar. Sekali kekuasaan ada pada diri sendiri, maka ia akan berusaha mempertahankannya untuk selama hidupnya. Kecenderungan seperti ini akan mengarah pada kekuasaan mutlak, terjadinya tindakan melawan hukum untuk mendapatkan uang (korupsi) yang pada akhirnya masuk penjara. Orang yang ada dalam proses kekuasaan seperti ini setelah berhasil menjadi orang besar karena meraih kekuasaan dan menjadi terkenal pada akhirnya hampir selalu menjadi orang terhina (Lord Acton, 1834-1902).

Penguasa otoriter berpegang pada keinginan dan aturan diri sendiri untuk dilaksanakan, semua aturan dan kebijakan dibuat untuk memagari diri agar bisa berbuat semaunya. Sudah barang tentu kecenderungan seperti ini tidak akan terjadi di negara yang menganut sistem demokrasi. Karena dalam sistem demokrasi, semua anggota warga negara memiliki hak kemerdekaan berbicara, kebebasan beragama, dan berpandangan politik; rakyat memiliki hak untuk diperlakukan sama di depan hukum tanpa membedakan status sosial; rakyat memiliki hak untuk mengontrol dari setiap penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah dan melibatkan rakyat dalam semua proses politik, langsung maupun tidak langsung.

Baca juga:
3 Prinsip Keselamatan Tenaga Medis saat Pandemi

Untuk Terus Berkuasa

Di Negara kita, meskipun diklaim oleh banyak kalangan sebagai negara demokrasi, tetapi nilai-nilai demokrasi seperti yang disebutkan di atas tidak pernah terealisasikan. Ini kata Fazlurahman: “Demokrasi yang ada embel-embelnya di belakang kata demokrasi, dalam praktik sesungguhnya belum demokrasi.” Kekuasaan menjadi segala-galanya, dijalankan untuk meraih kekuasaan baru. Rawe-rawerantas, malang-malang putung; sopo ingsun sopo siro; siapa luuu siapa gue. Semua elemen kekuatan masyarakat yang idealnya merupakan partner dalam  membangun negara yang berkeadilan, beradab dan sejahtera, telah diamputasi.

Protes karena adanya indikasi penyimpangan dianggap makar. Simbol-simbol agama dan keyakinan dianggap sebagai ujaran kebencian; radikalisme merambah jangkauan makna yang lebih luas dan bahkan praktik agama di ranah public akan dikelompokkan juga sebagai radikal. Pernah ada rencana sertifikasi ulama, meskipun batal; sertifikasi mubaligh (batal) dan terakhir akan ada sensor materi khutbah Jum’ah.

Sepertinya semua akan dikontrol, tidak peduli urusan yang sangat pribadi. Ungkapan Napoleon di atas “kekuasaan adalah saya sebelum saya dibuang ke Pulau Elba” sepertinya dipahami betul sebagai hasrat penguasa semata untuk “terus berkuasa” oleh kelompok berkepentingan di negara kita ini.

Surabaya, Sabtu: 31 Januari 2020

Editor: Ainur Rofiq Shopian

Bagikan Sekarang!

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed