by

Jadi Negara Maju, RI Bisa Kehilangan Preferensi

DUALINK.id – Jangan terlalu bangga saat Amerika Serikat mengeluarkan Indonesia dari status negara berkembang dan jadi negara maju. Itu justru bisa membuat Indonesia terancam kehilangan beberapa preferensi khusus yang didapatkan negara berkembang.

Citra Hennida, dosen Hubungan Internasional, Universitas Airlangga.

“Hal yang perlu diperhatikan pemerintah Indonesia ada dua. Pertama, isu ini mungkin mempengaruhi perspektif negara lain dalam memandang status Indonesia. Kedua, meski menjadi salah satu tujuan ekspor utama, pemerintah hendaknya jangan terus bertumpu pada Amerika Serikat. Kita harus mulai mencari pasar-pasar baru sebagai tujuan ekspor,” kata Citra Hennida SIP, MA, dosen Hubungan Internasional, Universitas Airlangga, Rabu (26/02).

Pemerintah di Washington pada Sabtu (22/02) membuat pernyataan mengejutkan. Dengan merevisi pedoman perdagangan tahun 1998, administrasi Presiden Donald Trump mengeluarkan 25 negara dari daftar negara berkembang. Salah satu yang turut dinaikkan statusnya menjadi negara maju adalah Indonesia.

Langkah tersebut diprediksi karena Amerika Serikat kini cenderung menerapkan politik isolasionis dan lebih memperhatikan kepentingan dalam negeri. “Alasan utama Amerika Serikat melakukan itu karena 25 negara tersebut menjadi penyebab defisitnya neraca perdagangan lintas negara,” ungkap Citra.

Berdasarkan data BPS Januari 2020, neraca perdagangan Indonesia terhadap Amerika Serikat surplus 1,08 miliar USD. Surplus perdagangan terjadi ketika nilai ekspor Indonesia lebih tinggi daripada impor produk Amerika Serikat. Tingginya angka surplus tersebut menjadi alasan Amerika Serikat selama bertahun-tahun mengkritisi Special Differential Treatment (SDT) di World Trade Organization (WTO) yang dianggap terlalu menguntungkan negara berkembang.

“Dalam WTO, negara berkembang memang mendapat keringanan dalam hal tarif, bea, bunga hutang, maupun subsidi produksi untuk menjaga daya saing dengan negara maju,” kata Citra.

Tentang definisi negara maju maupun negara berkembang, Citra menyebut itu tidak secara jelas diuraikan dalam WTO. Status negara maju atau berkembang merupakan hal yang self-claimed. Akan tetapi, Bank Dunia secara umum menentukan predikat itu melalui nilai Gross Domestic Product (GDP). Bila mengikuti patokan GDP, sebenarnya Indonesia masih pada middle income countries.

“Amerika Serikat menjadikan keanggotaan negara-negara G20, angka surplus, serta Generalize System of Preference (GSP) sebagai alasan. Sasaran utama sebenarnya Cina dan India. Tapi, imbasnya menular hingga negara-negara lain dengan nilai surplus tinggi. Termasuk, Indonesia,” ia menjelaskan.

Baca juga:
Polres Canangkan Pembangunan Zona Integritas

Hal tersebut membuat Indonesia terancam kehilangan preferensi khusus yang didapatkan negara berkembang. Dengan posisi sebagai negara maju, secara umum Indonesia akan wajib menerapkan subsidi maksimal 1 persen dari keseluruhan produksi. Bunga hutang, yang bisa berada pada angka 0,25 persen untuk negara berkembang, akan menjadi jauh lebih tinggi untuk negara maju. Nilai bea impor juga berubah. Maka, pengaruh utama yang harus diantisipasi adalah menurunnya surplus neraca perdagangan terhadap Amerika Serikat.

Selain Indonesia, negara-negara lain yang terkena imbas kebijakan Amerika Serikat adalah Cina, Brazil, India, Albania, Argentina, Armenia, Bulgaria, Kolombia, Kosta Rika, Georgia, Hong Kong, Kazakhstan, Republik Kirgis, Malaysia, Moldova, Montenegro, Makedonia Utara, Rumania, Singapura, Afrika Selatan, Korea Selatan, Thailand, Ukraina, dan Vietnam.

Citra menegaskan, preferensi sebagai negara maju dan negara berkembang tersebut merupakan daftar yang dibuat sendiri oleh amerika Serikat untuk menentukan hubungan dagang yang dijalin dengan negara-negara lain. (*)

Bagikan Sekarang!

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed